Warta UBL – Dalam meningkatkan kualitas serta kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil KemenkumHAM) Provinsi Lampung.Terutama dalam mengimpelementasian proses lanjut kuliah dengan akses beasiswa bagi para karyawan dilingkup Kanwil KemenkumHAM Lampung,masih didominasi lulusan D3 dan S1.
Bersama Universitas Bandar Lampung (UBL) melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (MoU tentang penyelenggaraan program pendidikan S1 Ilmu Hukum dan Program Pendidikan S2 Magister Hukum kepada pegawai penerima beasiswa Kanwil KemenkumHAM Lampung, yang dilaksanakan diruang kerja Kakanwil KemenkumHAM Lampung, Kamis (12/5/2016).
Dalam kesempatan itu, perwakilan Kanwil KemenkumHAM Lampung menyertakan Kepala Kanwil (Kakanwil) Drs. Dardiansyah, Bc.IP, MH beserta Kepala Divisi pelayanan Hukum dan HAM Fatmawati,SH,MH ; Kepala Divisi Administrasi Ahmad Rifai, SH, MH ; Kepala Divisi Pemasyarakatan Giri Purbadi, Bc.IP, SH, MH; dan Kepala Divisi Keimigrasian Dra. Endang Herwati, M.Si maupun para Kepala Bidang yang dinaungi keempat divisi tersebut.
Sedangkan perwakilan UBL dipimpin Rektor UBL Dr.Ir. M.Yusuf. S. Barusman, MBA juga didampingi Wakil Rektor II bidang Administrasi Umum,SDM dan Keuangan yang juga Ketua Prodi Magister Hukum UBL Dr. Lintje Anna Marpaung, SH, MH ; Dekan FH yang juga Sekretaris Prodi Magister Hukum plus Ketua BKBH UBL Dr. Bambang Hartono, SH, M.Hum ; Dekan FKIP yang juga Sekretaris Prodi Magister Manajemen Drs. Harpain, MAT ; Manager Biro Marketing, Humas dan Kerjasama (Ma.BMHK) UBL Ir. Indriati Agustina Gultom, MM dan Asisten BMHK UBL Berry Salatar, S.Pd.
Kepala Kanwil KemenkumHAM Lampung Drs. Dardiansyah, BcIP, MH menyebut landasan diadakan kerjasama program lanjut pendidikan dilingkup instansi ‘pengayoman’ itu, untuk lebih mematangkan penyerapan dan implementasi pengetahuan berbagai ilmu hukum dikalangan internal.
Akibatnya, pihak KemenkumHAM sejak 2015 membentuk rancangan kerjasama hingga mengalokasikan dana penyelenggaraan pemberian beasiswa lanjut kuliah tersebut. Perjanjian kerjasama itu juga bernilai upaya memajukan operasional kantor maupun roda organisasi struktural yang kuat dengan penambahan SDM berkualitas.“Konteks pendidikan dan hukum sangat kompleks dan bisa selaras karena membangun peradaban bangsa dan sumberdaya masyarakat,”imbuhnya.
Kedepan, kerjasama yang masih terpaut pada pemenuhan pendidikan tinggi ini dapat dikembangkan keranah lain. Terlebih dalam membantu kinerja di Kanwil KemenkumHAM yang sangat kompleks.
”Bicara Kanwil (KemenkumHAM) ada 4 divisi diisi pejabat eselon II, berisi lulusan S2 membawahi eselon I lulusan S1.Kanwil ini mengkonsentrasikan 16 permasalahan hukum,seperti perdata, pidana, tata negara, administrasi negara, HAM, produk hukum, kenotarisan, advokasi, kewarganegaraan, PNS, BPS, pendidikan hukum,lembaga permasyarakatan hingga imigrasi,”paparnya.
Selain itu, MoU ini juga dipersiapkan guna masuk keera Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), diperlukan praktisi hukum handal di Lampung. Makanya, terkait kerjasama akan dikembangkan kearea lain seperti penelitian, pengabdian masyarakat, hingga problem hukum kemasyarakatan.
“Maju atau mundurnya negara tergantung support perguruan tinggi yang memiliki FH karena menyediakan para lulusan SDM sadar hukum, juga karena memiliki ahli bidang hukum didalamnya. Makanya kami mencetak pegawai-pegawai yang ahli dalam masalah hukum. Agar berbagai permasalahan (hukum) terselesaikan dengan baik,”harapnya.
Selain itu, Kanwil Kemenkumham Lampung juga akan membantu berbagai kegiatan UBL termasuk sosialisasi, pembimbingan dan program penyuluhan hukum dilapangan. Melalui unit kerja Biro Kajian dan Bantuan Hukum (BKBH) UBL.
“Lewat kerjasama ini, semua potensi akan kita semua kembangkan.Termasuk upaya (membantu) pemenuhan berbagai literatur (produk) hukum di Lampung berbahasa Inggris. Apalagi, fungsi bahasa itu sebagai bahasa internasional, tapi masih banyak produk hukum kita berbahasa Inggris,”ucapnya.
Sedangkan, Rektor UBL Dr.Ir. M.Yusuf. S.Barusman, MBA menyambut baik diadakan kerjasama kedua pihak tersebut. bahkan, UBL menyambut dengan antusias luar biasa. Baginya, langkah UBL sebagai partner kerjasama dibidang hukum, tidak hanya dipenandatangaan kali ini. Bersama Kanwil KemenkumHAM, UBL juga telah menetaskan lulusan S1 dan S2 yang berkiprah disana.
Memang dalam kerjasama ini difokuskan pada pemenuhan lanjut kuliah dengan kerjasama, tapi juga fokus membantu berbagai permasalahan yang dicover Kanwil KemenkumHAM Lampung. Berazaskan 3 filosofis dalam implementasi tridarma perguruan tinggi, UBL dengan sivitas akademikanya terutama dosen untuk bertanggungjawab memajukan negeri ini.
“Hancurnya negara itu salah satunya karena tidak ada kepedulian publik kelas menengah terutama kaum cendikia yang tidak memiliki kontribusi terhadap negara. Sebagai universitas kami memiliki sumberdaya yakni dosen sebagai insan pengajar dan pembelajar. Selain itu dengan jaringan antar kampus, komunitas, maupun instansi dapat memperkuat peran kampus ini (UBL),”terangnya.
Bentuk yang dijalankan UBL dengan berkontribusi diranah hukum yakni ikut terlibat pembenahan sistem dan regulasi Lembaga Permasyarakatan berbasis kearifan lokal (local wisdom). “Itu juga termasuk sinkronisasi peraturan daerah (perda)tingkat provinsi sampai kabupaten/kota,”tukasnya. (Rilis BMHK UBL/Insan Ares/ Foto Dharma Saputra,SH)
