Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung bersama Universitas Bandar Lampung, OPD terkait dan stakeholder terus berusaha percepat penurunan stunting.
Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (P3M), Bappeda Provinsi Lampung, Eka Yuslita Dewi, mewakili Kepala Bappeda Mulyadi Irsan, memimpin Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Lampung Tahun 2022.
Kegiatan ini dihadiri Universitas Bandar Lampung, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Dinas Sosial Provinsi Lampung, Balai Besar POM Bandar Lampung, Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, dan OPD terkait dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 1 Bappeda Provinsi Lampung, berlangsung, Selasa (18/1/2022).
Dalam paparannya, Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Lampung Eka Yuslita menyampaikan, tren penurunan prevalensi Stunting di Provinsi Lampung, lebih baik daripada Nasional. “Target 14% Prevalensi Stunting di tahun 2024 memerlukan kerjasama multisektor yang efektif, efisien dan harmonis,” kata dia.
Untuk memfasilitasi konvergensi upaya pencegahan stunting di Kabupaten/Kota, Bappenas bersama Departemen Dalam Negeri telah menyusun delapan pedoman aksi integrasi.
Dukungan untuk kawasan disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Aksi 1 (Analisis Situasi), Aksi 2 (Penyusunan rencana kerja), Aksi 3 (konsultasi Kota/Kabupaten tentang stunting), Aksi 4 (Peran Perbup/Pervakli untuk desa ), Tindakan 5 (Pengembangan Manusia), Tindakan 6 (Pengelolaan Data), Tindakan 7 (Ukur dan Publikasikan), dan Tindakan 8 (Tinjau Kinerja).
Eka Yuslice menggunakan pranikah, hamil, hamil, dan haid sebagai upaya preventif untuk mempercepat penurunan stunting.
Hal ini juga membutuhkan komitmen dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota hingga desa yang menjadi kunci keberhasilan dalam percepatan pengurangan stunting. Selain itu, koordinasi wilayah di tingkat desa merupakan prasyarat dan kunci keberhasilan konvergensi pertumbuhan rendah.
