fbpx

SOSOK UBL, Dr. Malik, M.Si (Doktor Ahli Kebijakan Publik, MIA Pascasarjana UBL)

PEMERHATI KEBIJAKAN PUBLIK KHUSUS SEKTORIL PEMBAGIAN BLT/BLSM TINGKAT NASIONAL

Masih kurang efektifnya regulasi kebijakan publik khususnya kompensasi pembiayaan kebijakan pemerintah diberbagai sektoril, salah satunya pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Langsung Subsidi Masyarakat (BLSM) membuat Pemerhati Kebijakan Publik nasional yang juga Dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi (MIA) Universitas Bandar Lampung (UBL), Dr. Malik, M.Si., ini memfokuskan hal tersebut dalam disertasi dan implementasi Tridarma Perguruan Tinggi.

Diakui lelaki kelahiran Kendari, Sulawesi Tenggara, 16 Oktober 1966 ini, sejak diberlakukan di tahun kedua Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) hingga era saat ini selalu berpotensi kontroversi dibalik tiap kelemahan dan kelebihan pelaksanaannya.

Dr. Malik melanjutkan, setelah mengobservasi, meneliti hingga mengambil data antara Lampung dengan 10 provinsi pembanding diantaranya Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, dan Maluku, terkait ditemukan fakta pelaksanaan BLT selama 12 tahun rentan salah sasaran.

“Sebenarnya cakupan saya di 30 provinsi. Kenyataan dilapangan banyak yang layak mendapatkan bantuan, tapi malah tidak dapat. Sebaliknya, banyak yang tidak layak, nyatanya mendapatkan. Titik pangkal krusialnya ada di (kacaunya) pendataan dan (tidak sistematis dan kurang transparannya) impelementasi sistem (BLT) ditiap daerah,” tegasnya saat ditemui di ruang kerja di kampus Drs. H. RM Barusman.

Berangkat dari hal tersebut, berdasarkan kajian keilmuan yang diaplikatifkan pada Tridarma Perguruan Tinggi, dirinya menekankan agar sisi kebijakan publik ini agar dikritisasi dan ditelaah dalam pengajaran, penelitian hingga pengabdian masyarakat.

Dianggap ayah dua anak itu, penting mensinergiskan ketiganya karena tugas sivitas akademika punya porsi memperbaiki, membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan yang saat ini masih kurang optimal. “Meski punya porsi masing-masing dan jalannya program berjalan tersendiri namun harus bersinergis untuk meningkatkan tridarma agar hadir ditengah-tengah publik,” kata suami Hj. Tini Yohaeni, S.E., ini.

Terkait aplikatif ditengah para mahasiswa S1 dan S2-nya, alumnus SMA Negeri Atlet Ragunan Jakarta ini mengatakan, UBL hadir mengawal berbagai kebijakan publik melalui Sistemika Pembelajaran Kontekstual Learning (SPKL). Ditekankan pula agar para insan intelektual dikampus “Solution for present and future” ini agar memiliki kemampuan lapangan selain kematangan akademik.

Dosen yang juga salah satu perancang metode SPKL UBL ini, melihat bentuk aplikatif pengenalan lapangan dengan mengoptimalkan fasilitas, dan bantuan-bantuan yang ada, hingga perluasan jaringan kerja (networking), maupun kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi. “Itu juga dapat dikembangkan melalui pola wirausaha, pemberian motifasi, workhshop hingga pelatihan kerja,” akunya.

Terkait kiprahnya dikampus UBL, sosok yang juga Koordinator (PIC) Penanganan Jurnal Nasional FISIP UBL ini membeberkan kegiatan tersebut mencakup motifasi pendidikan, pengembangan wirausaha, memperbaiki sistem administrasi desa hingga pengabdian masyarakat.

Tags:

Related posts: