DOSEN UBL AHLI ADMINISTRASI PUBLIK
Masih belum tertatanya sistem dan manajerial administrasi publik, membuat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bandar Lampung (FISIP UBL), Dr. Drs. H. Yadi Lustiadi, M.Si., tampil terdepan untuk memperbaikinya.
Langkahnya tak hanya mengandalkan kajian keilmuan akademik maupun penguasaan praktis di kampus, Doctor ahli bidang administrasi publik ini juga ingin fokus mengembangkan pengkajiannya di masyarakat agar berjalan searah.
“Sebagai orang timur tata kelola administrasi publik dimanapun masih semrawut. Hal ini yang membuat saya semakin termotivasi ingin merubahnya menjadi lebih baik,” ujar pria kelahiran Rangkasbitung, 8 Desember 1962 ini di ruang kerjanya yang terletak di lantai 6 Gedung D, Kampus Drs. H. RM. Barusman UBL, Kamis (3/12-15).
Penulis disertasi berjudul “Kapabilitas Organisasi Pasca Pemekaran Daerah studi di Kabupaten Waykanan” ini menyebut penataan kebijakan administrasi publik berpulang pada kebijakan dan pelayanan publik. Bentuknya, akan dimulai dari pemberian pembekalan dari ranah kampus terutama aplikatif tridarma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran, riset, observasi lapangan hingga pengabdian pada masyarakat.
Alumnus Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung ini rutin melakukan penelitian berbasis kebijakan publik menyangkut perumusan arah pelayanan dan dampak kebijakan. Dari semua penelitian administrasi publik umumnya menyangkut dua hal yakni implementasi dan evaluasi kebijakan. Sedangkan perumusan kebijakan itu porsi program studi ilmu pemerintah.
Tak hanya itu, Yadi juga rutin menerbitkan jurnal nasional maupun internasional tentang pelayanan publik. Terkait pengabdian masyarakat juga diarahkan, seperti memberikan pelayanan prima publik berbentuk inhouse training, seperti memberikan motivasi pada pegawai frontliner pajak, hingga menjadi juri seleksi calon pejabat Polri.
Suami Dra. Hj. Rusnilawaty ini juga mendalami kajian ilmu dan aplikatif lapangan administrasi serta menjalani profesi staf ahli resmi independen dari berbagai instansi.
Dosen yang sekaligus Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi UBL ini juga mengaku penyelesaian basis keilmuan yang linier mulai program sarjana, magister hingga program doktoral ilmu administrasi publik harus dikuasai melalui perjalanan yang cukup terjal, terutama pemahaman isi buku dengan pengaplikasian lapangan.
“Sejak mengawali jenjang perguruan tinggi, saya ingin menata administrasi publik guna mengantisipasi dan menjaga sikap untuk selalu profesional sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang menginginkan agar ada legalitas status dan aplikatif administrasi publik yang lebih kompeten,” katanya.
Terkait pengabdian di UBL, sejak bergabung pada tahun 1989 dengan ilmu administrasi publik mumpuni, ayah dua anak ini selalu dipercaya menduduki posisi struktural di berbagai unit mulai Kepala Bagian Tata Usaha, ketua jurusan (kajur), sekretaris jurusan (sekjur) adminitrasi publik, Pembantu Dekan (PD) 1 FISIP, Kordinator Lembaga Sistem Penjaminan Mutu (Kor. LSPM) hingga Dekan FISIP UBL.
Kedepan, Yadi berharap langkah pengembangan UBL bergerak secara visioner, memiliki pikiran kedepan, mengajak sivitas akademika mentransformasikan nilai-nilai pendukung kemajuan lembaga.
