ANDAR LAMPUNG (ubl.ac.id): Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian (Sekjen dan BK) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) berkerjasama dengan Akademisi Universitas Bandar Lampung (UBL) untuk mencari rujukan penyelesaian penyusunan perubahan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan, Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat (Perp PAPM) yang diselenggarakan di Ruang Rapat gedung Rektorat Lantai 3, Kampus Drs. H. RM. Barusman, Jumat (28/07/2017) lalu. Kedatangan sekjen dan bk mencari rujukan dan mencari aspirasi atas penyelesaian perancangan arah kebijakan dari sisi akademik. Melalui program ini, kita dapat saling berkolaborasi tentang pembinaan generasi muda dibidang sosial dan politik. Kunjungan ini menjadikan UBL sebagai referensi kampus pembinaan DPR.
Pada kesempatan ini, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) menyertakan Dekan Dr. H. Yadi Lustiadi, M.Si., Kepala Program Studi Ilmu Administrasi Publik Dr. Ida Farida, M.Si., Kepala Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Drs. Suwandi, M.M., Kepala Prrogram Studi Imu Komunikasi Prof. Dr. Khomsahrial Romli, M.Si., Wakil Direktur Program Pascasarjana Dr. Agus Purnomo, M.M., Koordinator LPPM Drs. Soewito, M.M., Dr. Malik, M.Si.,, Dora Rinova, S.A.B., M.A.B. Sedangkan, DPR RI menyertakan Kasubag Analis I Aminudin S.H. ; Peneliti P3DI Drs. Ahmad Budiman, M.Pd. ; Perancang Undang-Undang Raden Priharta Budiprasetya Ekalaya P.Y. S.H., M.Kn. ; Analisis Pengaduan Masyarakat Kusrini, S.Sos. dan Staf Pengaduan Masyarakat Siti Masitoh dan Tata.
Dekan FISIP UBL Dr. H. Yadi Lustiadi, M.Si., menjelaskan kunjungan ini merupakan kegiatan reguler, dalam upaya DPR RI yang ingin memperbaiki Perpu PAPM DPR RI, dengan menyerap pendapat para ahli akademisi, praktisi dan dewan ahli dari berbagai daerah. Untuk di Lampung, rujukan utama perguruan tinggi langsung tertuju ke FISIP UBL. Dengan dua pemateri utama, Dekan Fisip dan Dosen Dr. Malik, M.Si., FISIP UBL memberikan masukan dari segi filosofis, format dan substansinya. Dengan kunjungan ini, terbentuk kolaborasi keilmuan dengan berbagai stakeholder ditingkat nasional,
“Kedatangan mereka ingin mencari rujukan, dan mencari aspirasi atas penyelesaian perancangan arah kebijakan dari sisi akademik. Harapan kita, melalui program ini kita dapat saling berkolaborasi tentang pembinaan generasi muda dibidang sosial dan politik. Tawaran ini disambut DPR RI dengan memberikan materi dan praktek, termasuk menjadikan UBL sebagai referensi kampus pembinaan DPR,” Katanya.
Sedangkan, Aminudin mengakui terpilihnya UBL, karena kampus ini sering dijadikan oleh berbagai institusi untuk dimintai pendapat, hingga mencari masukan, data, analisa, saran dan informasi, terutama bagi Sekjen dan BK DPR yang dikejar target untuk menyelesaikan rancangan Perpu PAPM. Dengan upaya ini, Aminudin bersyukur karena UBL telah berkontribusi dalam membangun bangsa ini dalam setiap masukannya. “Akan kita akomodir setiap masukan kedalam penyelesaian Perpu PAPM ini. Diharapkan pula, dengan kunjungan ini ada komitmen keberlanjutan antara UBL dengan DPR RI,” Tegasnya. (Rep. BMHK/Ed. RTS)
