Pemerintah dinilai gagal dalam menyediakan perumahan layak huni yang berpihak pada masyarakat menengah ke bawah. Selama ini pemerintah hanya mementingkan urusan politik dan mengabaikan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah terutama urusan perumahanDemikian diungkapkan Zulfi Syarif Koto, mantan Deputi Bidang Perumahan Formal di Kementrian Negara Perumahan Rakyat(Kemenpera), Periode 2005 -2010 yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan pengawas Perum Perumnas dalam acara bedah Buku ‘’Politik Pembangunan Perumahan Rakyat di Era Reformasi ‘’ Siapa Mendapat Apa?” yang digelar di UBL, Jumat Sianga (8/7).
Menurut Zulfi, masyarakat menengah kebawah masih sulit untuk mendapatkan rumah layak huni akibat ketidakberpihakan pemerintah kepada masyrakat berpenghasilan menengah ke bawah khususnya MBR (masayrakat berpenghasilan rendah). ‘’ Urusan perumahanpun menjadi urusan pelik, karena dibawa keranah politik. Pemerintah belum memperioritaskan rumah menengah kebawah sebagai urusan yang ‘urgent ‘(penting), ‘’ jelas Zulfi Syarif.
Pembuatan buku bertema pembangunan perumahan rakyat ini, bukan laporan pandangan mata tetapi pengalaman pribadi Zulfi Syarif Koto yang puluhan tahun berkecimpung dalam penyelenggaraan perumahan baik dipusat maupun didaerah. ‘’ Buku ini merupakan pengalaman pribadi saya selama bekerja sebagai tenaga honorer hingga menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di pusat dan di daerah yang kesehariannya mengurusi penyelenggaraan pembangunan perumahan rakyat. Jadi saya mengetahui seluk beluk pembangunan perumahan di Indonesia, ‘’ papar Zulfi dihadapan para akademisi dan penggerak perumahan.
Dirinya juga mengatakan, buku ini setidaknya bisa menjadi data pelengkap bagi para penggerak perumahan rakyat di Indonesia. Bahkan diharapkan buku yang akan beredar awal Januari 2012 mendatang, bisa merangsang kekritisan para mahasiswa dan para akademisi. ‘’ Saya memilih kampus sebagai target audience, supaya mereke bisa mengerti akan pentingnya pengembangan perumahan raktya,’’ ungkap Zulfi.
Senada dengan Zulfi Syarif Koto,Fritz Akhmad Nuzir, ST ., MA (LA), Koordinator Kegiatan Bedah Buku sekaligus staff pengajar teknik arsitektur UBL mangatakan, pembangunan perumahan untuk kalangan menengah kebawah masih tumpang tindih dengan kebijakan pemerintah. ‘’ Pembangunan perumahan di Indonesia tidak lagi sejalan dengan UU, tidak dikelola dengan manajemenen yang baik, bahkan sangat saya sayangkan, urusan perumahan dibawah keranah politik, ‘’ ungkap Fritz.
Pembangunan perumahan rakyat ditambahkan Fritz, seharusnya menjadi urusan yang diprioritaskankan dan harus dikelola secara profesional yang mengerti akan kebutuhan masyarakat. Menurut Fritz, pemerintah terkesan lepas tangan untuk penyediaan perumahan rakyat, sehingga developer (pengembang) swastalah yang bermain besar dalam perumahan rakyat. Padahal seharusnya ini tidak boleh terjadi. (Vr/yu)
