Pelantikan majelis pengurus Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia Organisasi Wilayah (ICMI Orwil) Lampung, (16/3) mendatang. Beberapa agenda penting pun mulai dikerjakan oleh pengurus ICMI Orwil Lampung salah satunya bersilatuhrahmi dengan Gubernur Provinsi Lampung M. Ridho Ficardo, S.Pi, M.Si., di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Selasa (7/3) lalu. Dalam kesempatan itu, Ketua ICMI Orwil Lampung, Dr. Ir. M. Yusuf S Barusman, MBA., bersama majelis pengurus bertemu dengan Gubernur dan bertekad ingin menjadikan organisasi kecendikiawanan muslim Provinsi Lampung kembali bangkit dari mati suri.
“Kehadiran kita ini, memberikan semangat baru kepada pemerintah dan masyarakat Lampung berharap dapat berperan dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan dan bersinergi dengan segenap pemaku kepentingan di Provinsi Lampung,”jelas Yusuf S. Barusman sekaligus Rektor Universitas Bandar Lampung (UBL) ini.
Yusuf pun berharap dari hasil pertemuan pengurus ICMI bersama Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo, agar Pemprov Lampung ikut mendukung program-program unggulan ICMI dalam berperan meningkatkan ekonomi keumatan di wilayah Lampung. Seperti pada salah satu program unggulan ditawarkan, yakni pemberdayaan ekonomi masyarakat luas.“Saat ini ICMI memiliki program dan wadahnya, bertajuk ‘Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) berjumlah 195 unit, dan masih aktif 165. Dengan anggota hampir 1 juta. BMT itu bergulir untuk menghidupkan usaha-usaha kecil dan mikro. Dan sekarang tugas kita untuk bersinergi dengan program-program pemerintah dan lebih memberdayakan masyarakat,” kata Yusuf.
Sementara, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo mengatakan siap menyambut baik kembali aktifnya ICMI Lampung, dan berharap dapat berkontribusi nyata dalam pembangunan Lampung. Tak lupa, Ridho meminta pengurus ICMI Orwil Lampung dapat mensinergikan program dengan Pemerintah Provinsi Lampung sebagai wadah para cendikiawan, program pembangunan Lampung membutuhkan banyak masukan dari ICMI. “Pemprov mendukung agenda ICMI, karena selama ini banyak berperan dalam meningkatkan perekonomian umat. Pemprov tentu harus bersinergi agar pemberdayaan ekonomi umat dapat dilakukan bersama,” Pungkas Ridho. (Rep. BMHK/Ed. RTS)
