Universitas Bandar Lampung (UBL) segera menyelenggarakan Seminar Daerah bertemakan Kelanjutan Arah Kebijakan Pembangunan di Propinsi Lampung Dalam Kerangka Good Governance pada Kamis, 19 Juni 2014 mendatang di Aula Gedung M Kampus Pascasarjana UBL. Seminar ini merupakan salah satu agenda dari Dies Natalis UBL ke 42.
Wakil Rektor UBL Bidang Akademik, Prof. Dr. Khomsahrial Romli, M.Si., menuturkan kegiatan ini rencananya akan menghadirkan Keynote Speaker yakni Gubernur Lampung Periode 2014 – 2019, M. Ridho Ficardo, S.Pi., M.Si., dan lima orang narasumber diantaranya Dr. Ir. M. Yusuf S. Barusman, MBA., selaku Tokoh Pendidikan, Bustami Zainudin, S.Pd., M.H., selaku Tokoh Politik, Prof. Dr. Ir. Wan Abas Zakaria, MS., selaku Tokoh Pendidikan, Rahmat Mirdjani Djausal selaku Tokoh Ekonomi & Bisnis dan Dr. Syarief Makhya, M.Si., selaku Tokoh Agama.
Ditambahkan Khomsahrial bahwa seminar daerah ini, sangat bermanfaat bagi UBL dan Propinsi Lampung. Penentuan arah kebijakan pada Pemerintahan Gubernur baru ini, sangat menentukan pembangunan Propinsi Lampung di masa depan. Selain memberikan sebuah pandangan mengenai arah kebijakan pembangunan bagi masyarakat di Propinsi Lampung, ilmu terapan di bidang pembangunan daerah akan membuat pengetahuan mahasiswa-mahasiswa UBL semakin luas hal ini akan berdampak pada kemajuan pola pikir dari diri mahasiswa dalam menyikapi sebuah permasalahan yang dihadapi.
“Seminar Daerah ini merupakan bentuk salah satu bentuk penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian kepada Masyarakat. Jadi, nuansa di dunia pendidikan mampu membantu sebuah pemerintahan dalam menentukan sebuah arah kebijakan yang mengarah kepada kemajuan. Pelaksanaan seminar daerah ini juga memberikan beberapa manfaat diantaranya Mengenalkan arah kebijakan pembangunan Propinsi Lampung pada berbagai pihak khususnya pelaku pembangunan yaitu Pemerintah, Badan Usaha dan Masyarakat Sipil, Memperoleh masukan, informasi dan inspirasi dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan sesuai prinsip pokok good governance dan new public service, Memperoleh dukungan sikap dan partisipasi dari masyarakat, akademisi dan para pelaku pembangunan lainnya ,” tuturnya.
Sebelumnya, lanjut Khomsahrial, diharapkan Kegiatan Seminar Daerah ini dapat menghasilkan sebuah hasil yang nyata seperti rumusan hasil seminar dapat diperoleh poin-poin penting sebagai dasar pemikiran yang akan dikembangkan dalam kajian-kajian yang lebih spesifik (per bidang pembangunan) oleh kelompok-kelompok studi melalui focus group discussion di kemudian hari sehingga menjadi bahan penting bagi penyusunan Strategic Planning Daerah Lampung dan dapat menjadi dasar dalam penentuan Kebijakan Strategis Gubernur Lampung periode 2014 – 2019 dan rumusan hasil seminar dapat menjadi dokumen legalisasi bagi dasar penentuan kebijakan Pemerintah Propinsi Lampung. Lebih dari itu rumusan hasil seminar ini dapat menjadi bahan kajian sekaligus acuan bagi pelaku pembangunan baik dunia usaha maupun masyarakat yang dapat diakses dari media massa dan situs resmi.
Senada, Ketua Pelaksana Kegiatan, Dr. Yadi Lustiadi, M.Si., juga mengutarakan sebagai Kepala Daerah tentunya memiliki berbagai program pembangunan strategis yang ingin diterapkan untuk mewujudkan masyarakat yang madani. Secara umum, pembangunan fisik di Propinsi Lampung telah berjalan lancar. Program-program yang telah terimplementasikan dengan sukses, namun ada juga program yang tertunda dan gagal terlaksana. Hal ini tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya masa jabatan dari kepala daerah yang hanya terbatas dua periode pemerintahan. Kemudian lebih dari itu, pemimpin baru yang terpilih diharapkan mampu membawa sebuah perubahan di berbagai bidang demi kemajuan di Propinsi Lampung.
Namun, yang menjadi pertanyaan dibenak masyarakat ialah apakah program yang diterapkan oleh pemimpin baru selaras atau berkelanjutan dengan berbagai kebijakan yang sudah dijalankan pada pemerintahan sebelumnya.
“Kebijakan Publik senantiasa dipengaruhi oleh berbagai actor yang memiliki sistem nilai yang beragam baik nilai politis, sosial – ekonomis maupun nilai organisatoris yang potensil dapat merubah program, bahkan bentuk dan arah kebijakan secara sporadis. Seyogyanya, Strategic Planning Propinsi tidak identik dengan Strategic Planning Gubernur, seperti yang selama ini terjadi di Propinsi Lampung. Strategic Planning Propinsi memiliki arah yang futuralistik jauh kedepan, berkesinambungan dan konsisten dengan arah strateginya serta diacu oleh Strategic Planning Propinsi, Kabupaten maupun Rencana Aksi setiap unit kerjanya secara sistematis,” pungkas Yadi.
Ditambahkan Yadi, Propinsi Lampung seyogyanya memiliki Strategic Planning Daerah Lampung yang diharapkan sejalan dengan menjadi dasar Strategic Planning Gubernur serta dijadikan dasar implementasi kebijakan dan program-program pembangunan di Propinsi Lampung.
