BANDARLAMPUNG – Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Bandar Lampung kembali menghadirkan Pakar Ekonomi di Forum Ekonominya. Kali ini, Direktur Program Magister Akuntansi Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Prof. Dr. Abdul Halim, MBA., Ak., CA., berkesempatan mengisi kuliah umum bertema Sinergitas Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah. Kuliah umum diselenggarakan di Aula F Kampus Drs. H. RM Barusman UBL, Kamis (05/10/2017) lalu dihadiri 300 mahasiswa FEB semester akhir sekaligus sebagai ajang sharing knowledge kajian ekonomi. Pengelolaan Keuangan Negara bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat sehingga kita byharus perduli dengan keuangan negara Dan kita pun harus ikut melakukan pengawasan didalamnya.
Dekan FEB UBL, Dr. Andala Rama Putra Barusman, MA.Ec., sekaligus juga Ketua Yayasan Administrasi Lampung mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi agenda rutin FEB. Selain itu, forum ekonomi sangat bermanfaat bagi mahasiswa akhir semester untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuannya.” Dalam forum ekonomi ini, memang selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang berbobot dan pakar untuk membagikan pengetahuan dan pengalaman serta sosialisasi dinamika yang terjadi dalam lingkungan bisnis, industry atau pemerintah,” Ungkapnya.
Guru Besar UGM, Prof. Dr. Abdul Halim mengisi seminar Ekonomi ini dimoderatori oleh Dosen FEB UBL, Tia Rizna Pratiwi, SE MS.Ak.. Ia mengatakan dalam membuka seminarnya bahwa kita harus peduli terkait pengelolaan negara ini. Dosen Magister Akutansi UGM ini. Ia pun menambahkan bahwa ini juga merupakan program dari Kementrian Keuangan Negara untuk mengunjungi kampus-kampus supaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara. “Memahami sistim pemerintahan, sama dengan mempelajari bisnis. Kita harus mengurusi keuangan sesuai dengan UUD pasal 23 ayat 1 1945 terkait penggunaan keuangan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat,” Tegasnya.
Prof Abdul Halim menambahkan bahwa para peserta dalam forum ini until ikut merefleksikan apakah pengelolaan negara ini sudah sampai mewujudkan kemakmuran rakyat atau belum. “Kita punya organisasi yang bernama negara mesti punya tujuan, jangankan negara, pengelolaan keuangan kelompok hingga pribadi saja harus punya tujuan. Republik ini kekurangan para pengelola-pengelola keuangan dalam perencanaan, pelaksaan, pengendalian serta pengawasan,” Jelasnya. (BMHK-RTS)
